Profil PPLPI

Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagaimana termaktub dalam Permenpan dan RB No.03 Tahun 2010, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/V/PB/2010 – Nomor 13 tahun 2010.

Tentang PPLPI

Pejabat fungsional PLP yang bekerja sebagai pengelola laboratorium pada lembaga pendidikan diseluruh Indonesia membentuk wadah pemersatu untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan pengembangan karir dalam wadah organisasi “Perhimpunan Pengelola Laboratoroium Pendidikan Indonesia” disingkat PPLPI.

Sejarah PPLPI

Keberadaan jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) melalui serangkaian kegiatan dalam perjalanan waktu yang cukup panjang. Diawali dengan usulan dibentuknya jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) bagi tenaga pegawai negeri sipil yang bekerja di laboratorium, baik sebagai laboran, operator instrumen, dan teknisi.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk terwujudnya keinginan tersebut, melalui beberapa tahapan prosedur pembentukan jabatan fungsional tertentu dengan angka kredit sebagai berikut: Ekspose Naskah Akademik; Pembahasan Kegiatan; Studi Beban Kerja (Uji Petik Lapangan); Validasi Hasil Uji Petik; Penerbitan Permen PAN & RB; Penerbitan Juklak; Penerbitan Juknis.

Proses pengujian dan penilaian oleh Kemen PAN & RB dan BKN di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 03 Tahun 2010 dan PERATURAN BERSAMA Mendiknas serta Kepala BKN No 02/V/PB/2010 No 13 TAHUN 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya. Terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2013 memperkuat keberadaan PLP dengan tunjangan jabatan fungsionalnya. Petunjuk ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan jabatan PLP di berbagai lembaga pendidikan dengan menyatukan persepsi semua pihak terkait.